Dari Secangkir Kopi dan Percakapan Sederhana, Lahir Kepedulian pada Masa Depan Desa
CERITARELAWAN.com, PONOROGO - Siang itu suasana begitu santai. Beberapa mahasiswa Program Magister (S2) Hukum Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Ponorogo berkumpul dalam sebuah kegiatan sederhana bertajuk "Ngopi Bareng dan Ngobrol Ringan". Tidak ada podium, tidak ada ruang seminar mewah, dan tidak ada pakaian resmi yang membuat suasana terasa kaku.
Namun dari percakapan sederhana itulah muncul pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat desa, yakni Pilkades Serentak 2027.
Bagi sebagian orang, Pilkades mungkin hanya dipandang sebagai agenda memilih kepala desa. Namun bagi warga desa, pemilihan kepala desa sering kali menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, hingga keharmonisan sosial masyarakat selama bertahun-tahun ke depan.
Karena itulah para mahasiswa hukum tersebut menilai bahwa perubahan regulasi desa dan berbagai persoalan hukum yang menyertainya perlu dipahami bersama.
Salah seorang peserta diskusi, Santoso, menilai masyarakat perlu mengetahui berbagai perubahan aturan yang akan memengaruhi pelaksanaan Pilkades mendatang.
"Kami berdiskusi mengenai Undang-Undang Desa yang terbaru, terutama terkait pelaksanaan Pilkades serentak. Banyak perubahan yang perlu dipahami oleh masyarakat maupun calon pemimpin desa," ujarnya.
Ketika Aturan Menjadi Harapan bagi Masyarakat Desa
Bagi masyarakat perkotaan, perubahan peraturan mungkin hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Namun bagi warga desa, aturan baru bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari.
Kepala desa bukan hanya seorang pejabat pemerintahan. Ia adalah sosok yang menentukan arah pembangunan jalan lingkungan, pengelolaan dana desa, pemberdayaan UMKM, pelayanan administrasi warga, hingga berbagai program sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, siapa yang memimpin desa menjadi hal yang sangat penting.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa membahas perubahan regulasi yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Salah satu perubahan yang paling banyak diperbincangkan adalah masa jabatan kepala desa yang kini menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode.
Perubahan itu dinilai membawa konsekuensi besar terhadap masa depan pemerintahan desa.
Bagi masyarakat, kepastian aturan menjadi harapan agar proses demokrasi berjalan secara adil dan transparan.
Ketika Kepastian Hukum Menjadi Kebutuhan Warga
Diskusi kemudian berkembang pada persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan, yakni adanya perbedaan pengaturan mengenai syarat pencalonan kepala desa dalam regulasi yang berlaku.
Bagi kalangan hukum, persoalan tersebut mungkin dapat dipahami sebagai perbedaan norma atau penafsiran aturan.
Namun bagi masyarakat desa, persoalan itu memiliki dampak yang jauh lebih nyata.
Ketika muncul ketidakjelasan aturan, masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Warga bisa terpecah dalam kelompok-kelompok pendukung calon. Hubungan sosial yang selama ini terjalin baik dapat mengalami ketegangan karena perbedaan pilihan politik.
Tidak jarang persoalan yang bermula dari sengketa administratif berubah menjadi konflik sosial yang berlangsung cukup lama.
Karena itulah kepastian hukum bukan hanya kebutuhan penyelenggara pemilihan atau calon kepala desa, tetapi juga kebutuhan masyarakat yang menginginkan kehidupan desa tetap harmonis.
Mahasiswa Hukum Memilih Turun Membahas Persoalan Masyarakat
Yang menarik dari kegiatan ini bukan hanya materi diskusinya, tetapi juga semangat para mahasiswa yang ingin memahami persoalan masyarakat dari dekat.
Bagi mereka, hukum tidak boleh berhenti menjadi teori di ruang kelas.
Hukum harus hadir sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Melalui forum sederhana seperti ngopi bareng, mahasiswa mencoba menerjemahkan bahasa hukum yang sering dianggap rumit menjadi pembahasan yang lebih mudah dipahami.
Mereka menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi hukum yang memadai.
Karena itu, literasi hukum harus dibangun secara perlahan melalui pendekatan yang lebih akrab dan mudah diterima.
Pendekatan inilah yang menjadi salah satu bentuk pengabdian sosial dari kalangan akademisi kepada masyarakat.
Desa yang Maju Membutuhkan Masyarakat yang Paham Hukum
Dalam diskusi tersebut, muncul kesadaran bahwa pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki.
Pembangunan juga membutuhkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya.
Ketika warga memahami tata cara Pilkades, mereka akan lebih siap menjaga proses demokrasi agar berjalan jujur dan adil.
Ketika warga memahami aturan hukum, mereka juga lebih mampu menghindari konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Literasi hukum pada akhirnya menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia desa.
Inilah salah satu alasan mengapa forum-forum diskusi seperti yang dilakukan mahasiswa UNMUH Ponorogo memiliki arti penting.
Meskipun sederhana, dampaknya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Menjaga Persatuan di Tengah Perbedaan Pilihan
Pilkades selalu menghadirkan dinamika politik di tingkat lokal. Setiap calon memiliki pendukung. Setiap warga memiliki hak menentukan pilihan.
Namun demokrasi yang sehat bukan tentang siapa yang menang atau kalah.
Demokrasi yang sehat adalah ketika masyarakat tetap dapat hidup berdampingan setelah proses pemilihan selesai.
Karena itu, peserta diskusi menilai bahwa kepastian hukum dan pemahaman regulasi menjadi salah satu cara untuk menjaga persatuan warga.
Ketika aturan jelas dan dipahami bersama, maka potensi munculnya kecurigaan maupun konflik dapat dikurangi.
Sebaliknya, ketidakjelasan aturan justru dapat memunculkan persepsi ketidakadilan yang berpotensi merusak hubungan sosial di masyarakat.
Harapan dari Sebuah Diskusi Sederhana
Menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2027, masyarakat desa membutuhkan lebih banyak ruang edukasi dan literasi hukum.
Bukan hanya untuk calon kepala desa atau panitia pemilihan, tetapi juga untuk seluruh warga yang akan terlibat dalam proses demokrasi tersebut.
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa S2 Hukum UNMUH Ponorogo menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali berawal dari langkah-langkah kecil.
Dari secangkir kopi, percakapan ringan, dan kepedulian terhadap nasib desa, lahir komitmen untuk ikut membangun masyarakat yang lebih sadar hukum.
Pada akhirnya, Pilkades Serentak 2027 bukan semata tentang memilih pemimpin baru. Lebih dari itu, Pilkades adalah tentang menjaga harapan masyarakat desa agar pembangunan terus berjalan, pelayanan publik semakin baik, dan persatuan warga tetap terpelihara.
Di balik setiap regulasi, setiap pemilihan, dan setiap perdebatan hukum, selalu ada masyarakat yang berharap desanya menjadi tempat yang lebih baik untuk masa depan generasi berikutnya.
